Demo di Labuan Bajo Menjadi Sorotan Komisi X DPR RI Pemerintah di Minta Untuk Mencarikan Solusi Bersama

URBANJABAR.COM - Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menindak lanjuti persoalan aksi massal pelaki wisata di Labuan Bajo. Demo massal dan protes yang diselenggarakan pemerintahann pusat daerah Nusa Tenggara Timur ini, berdampak sekali akan kenaikan tarif Taman Nasional Kawasan Komodo ini mencapai hingga 3,75 juta.

Kebijakan pembatasan kunjungan dan tarif masuk ke dalam Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur ini berujung pada aksi massal yang diselenggarakan di depan Gedung Pemerintahan Daerah Nusa Tenggara Timur. Pada aksi massal ini, berujung dengan protes dari pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Labuan Bajo hingga menyebabkan terjadi aksi kisruh saat demonstrasi berlangsung.

Anggota Komisi X DPR RI meminta agar kebijakan tersebut harus bisa teratasi dan terselesaikan dengan mencarikan solusi dalam persoalan seperti ini secara bersama-sama. Selain itu, politisi Fraksi PDIP ini sangat menyayangkan sekali sifat Pemda NTT yang kurang sigap dalam menangapi persoalan ini.

Tak hanya itu, penyebab terjadinya mogok massal ini dipicu denga ketidakpercayaan masyarakat pesisir pantai kepada pelaku wisata akan motif dengan alasan kenaikan tarif dengan memberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif mengelola Taman Nasional Komodo ini.

“Saya kira, Pemda NTT dan Perwakilan organisasi-oraganisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencarikan solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo,” ujar politisi tersebut kepada wartawan, Rabu (3/8).

 Baca Juga: Viral, Seorang Pria Mengibarkan Bendera Merah Putih Malah Ditegur Karena Hal Ini

Bila aksi protes ini terus di gelar dan tidak ada solusi bersama, dapat memperburuk keadaan situasi perekonomian masyarakat pesisir pantai, menurut politisi dari fraksi PDIP ini akan memberikan kesan negatif kepada para wisatawan. Menurutnya, aksi  protes itu akan berdampak negatif dengan berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo tersebut.

“Situasi Labuan Bajo dengan menyuguhkan aksi-aksi demo merupakan suguhan yang buruk untuk wisata di Labuan Bajo dan dampak negatif yang terjadi dengan pengurangan wisatawan yang bekunjung ke Labuan Bajo”, ujarnya.

“Jikalau demo mogok massal ini berlangsung terus menerus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman untuk berkunjung ke Labuan Bajo lagi,” ujar jelas politikus PDIP ini. Politisi dari fraksi PDIP ini bisa memahami alasan pelaku pariwisata menggelar aksi protes. Ada dua penyebabnya. Anggota Komisi X DPR RI ini menilai, kenaikan tiket masuk untuk ke kawasan Taman Nasional Komodo cukup mengkagetkan para pelaku pariwisata. Apalagi tengah bangkit setelah terdampak pada masa pandemi Covid-19.

"Kekhawatiran ini wajar, karena palara pelaku wisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerah lain benar-benar terpukul oleh pandemi," terang Politikus PDIP tersebut.

Para pelaku parawisata juga tidak percaya akan alasan urgensi konservasi yang diberikan pemerintahan daerah untuk wisata Pulau Komodo dan Pulau Pada di balik kenaikan tarif tiket yang drastis. Maka dari itu, pelaku parawisata menilai kenaikan tarif hanya memberikan hak monopoli Pemda kepada BUMD Flobmora untuk menetapkan tarif dan pengelolaan Taman Nasional Komodo.

Baca Juga: BBM Naik ,Di Tengah Inflasi Dan Krisis Ekonomi Yang Melanda Dunia

"Penyebab mogok massal ini juga nampaknya dipicu juga oleh ketidak percayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola TN Komodo," pungkasnya.

Maka dari itu, Politisi PDIP meminta kepada pimpinan Komisi X yang membidangi pariwisata untuk menjadwalkan rapat dengar pendapat dengan Pemda NTT dan pelaku pariwisata untuk duduk bersama dan memecahkan solusi bersama untuk menangani persoalan yang terjadi.