Tujuh Akademisi Bahas Posisi Hukum Keimigrasian dalam Kacamata Hukum Indonesia

- Sabtu, 22 Januari 2022 | 08:23 WIB
Tujuh Akademisi Bahas Posisi Hukum Keimigrasian dalam  Kacamata Hukum Indonesia
Tujuh Akademisi Bahas Posisi Hukum Keimigrasian dalam Kacamata Hukum Indonesia

URBANJABAR.COM - Arus migrasi manusia yang semakin tidak terbendung di era globalisasi saat ini menuntut kejelasan posisi hukum keimigrasian dalam kacamata hukum Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Bayu Dwi Anggono, Akademisi sekaligus Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember yang menjadi Tim Penulis Buku Hukum Keimigrasian:

Suatu Pengantar, yang dibedah bersama para Pakar Ilmu Hukum Indonesia dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI sekaligus Guru Besar Hukum Universitas Gajah Mada, Edward Omar Sjarief Hiariej, sebagai Pembicara Kunci pada Kamis, 20 Januari 2022 di Gedung Sentra Mulia, Kuningan-Jakarta.

Baca Juga: 7 Orang Terkaya Ini Terjun Bebas Akibat Pandemi Covid 19

Hukum Keimigrasian tidak dapat lepas dari aspek hukum tata negara, hukum administrasi,
hukum pidana, dan hukum internasional.

Oleh karena itu dalam bedah buku tersebut, empat perspektif hukum tersebut digunakan untuk menyoroti posisi Hukum Keimigrasian.

Sebagai pembicara kunci, Hiariej memberikan saran agar praktik diskresi yang jamak dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, yang seharusnya tidak berjalan tanpa kejujuran
dan kepatutan dalam bertugas (asas bonafiditas), dibahas dalam buku tersebut.

Baca Juga: Dr. Zaidul Akbar Peringatkan Bahaya Gula Pasir Yang Sebabkan Berbagai Gangguan Kesehatan

“Perlu dicatat bahwa diskresi ini tidak lepas dari asas bonafiditas yang mutlak harus dimiliki oleh petugas imigrasi. Hal ini menjadi penting untuk dibahas (red: dalam buku ini) karena hukum keimigrasian menganut kebijakan selektif (selective policy)”, ujar Hiariej dalam paparannya.

Halaman:

Editor: Fauzi Ghanim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X