• Minggu, 19 September 2021

Direksi PT BBWM Dilaporkan ke KPK, Diduga Gara-Gara Ini

- Rabu, 8 September 2021 | 19:03 WIB
Anggota Joker menunjukkan surat tanda terima berkas laporan di Gedung Merah Putih, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. (Kontributor Urbanjabar.com)
Anggota Joker menunjukkan surat tanda terima berkas laporan di Gedung Merah Putih, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. (Kontributor Urbanjabar.com)

URBANJABAR.COM - Direksi PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Jaringan Organisasi Keadilan Rakyat (Joker) pada 3 September 2021.

Sekjen DPP Joker, Herry ZK, mengatakan penyerahan laporan dilakukan sekaligus meminta KPK untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dalam sejumlah kegiatan PT BBWM yang menyebabkan kerugian negara.

Herry menduga PT Bina Bangun Wibawa Mukti (Persero) yang bergerak pada bidan migas itu tidak bisa lepas dari unsur bagi-bagi jatah upeti di internal para elit partai politik, para petinggi Pemda Kabupaten Bekasi, oknum pimpinan perusahaan hingga jajaran direksi.

Bukan tanpa alasan, indikasi itu muncul sebab setoran pendapatan asli daerah (PAD) merosot dari tahun ke tahun.

Deviden yang diterima Pemda Kabupaten Bekasi pada tahun 2016 Rp2.500.000.000, tahu 2017 Rp2.500.000.000, tahun 2018 Rp2.875.000.000, tahun 2019 Rp1.102.000.000.

“PAD yang disetorkan oleh PT BBWM ke Pemda Kabupaten Bekasi tiap tahun selalu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebelumnya, PAD yang diterima Pemkab Bekasi itu puluhan miliar," ucap dia kepada wartawan, Rabu, 8 September 2021.

"Ruginya perusahaan BUMD milik Kabupaten Bekasi menurut kami bukan persoalan kinerja saja, melainkan ada dugaan praktik korupsi yang masif yang terjadi di sana,” ujarnya.

Data yang diperoleh Joker menunjukan bahwa disaat produksi gas LGP menurun gaji direksi, gaji dewan komisaris dan gaji lain-lainnya serta tunjangan-tunjangannya meningkat tinggi.

Herry pun menaruh kecurigaan tentang sejumlah penggunaan keuangan serta kegiatan yang dilakukan perusahaan pelat merah tersebut.

Anggota Joker menyerahkan laporan kepada KPK. (Kontributor Urbanjabar.com)

“Kami menduga ada praktik kotor manipulasi data di sini, seperti penyetoran yang tidak transparan dan lain-lain. Iya dong, PAD-nya diturunin namun gaji honornya naik terus secara signifikan. Berarti ada sesuatu dalam tanda kutip,” jelasnya.

Halaman:

Editor: Chairul Umam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jadwal SIM Keliling Bandung 20-25 September 2021

Minggu, 19 September 2021 | 22:17 WIB

Jadwal SIM Keliling Cimahi 20-25 September 2021

Minggu, 19 September 2021 | 21:52 WIB

Jadwal SIM Keliling Cirebon 20-25 September 2021

Minggu, 19 September 2021 | 21:41 WIB

Jadwal SIM Keliling Kota Bekasi 20-24 September 2021

Minggu, 19 September 2021 | 21:32 WIB

Soal Jabatan Presiden 3 Periode, PDIP Juga Tolak

Minggu, 19 September 2021 | 17:10 WIB

Sudah Dibuka, Begini Cara Daftar Prakerja Gelombang 21

Minggu, 19 September 2021 | 09:34 WIB
X