Misteri Korupsi Bansos, Bu Risma Angkat Suara Siapa Dalang Di Balik Penyaluran Yang Tersendat?

URBANJABAR.COM - Menteri Sosial, Tri Rismaharini, memberikan tanggapan terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruangan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dayasos) pada Selasa (23/5/2023).

Dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu (24/5/2023), Risma mengungkapkan bahwa pada saat kejadian, dirinya sedang mengadakan rapat bersama stafnya.

Saat itu, ada informasi yang disampaikan bahwa KPK akan datang ke Dayasos. Risma kemudian meminta agar stafnya menjemput anggota KPK tersebut.

Baca Juga: Cium Adanya Kejanggalan, KPK Geledah Kemensos Terkait Dugaan Korupsi Bansos Beras

Namun, Risma menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi duduk perkara dalam dugaan korupsi bansos beras pada tahun 2020.

Ia juga menjelaskan bahwa saat itu dirinya belum menjabat sebagai Menteri Sosial.

Risma menjelaskan bahwa ia tidak membaca detail berita mengenai kasus tersebut karena ia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi.

Ia mengungkapkan bahwa ia telah menyampaikan informasi ini beberapa kali kepada media bahwa kasus tersebut terjadi pada tahun 2020 dan ia tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai permasalahannya.

Lebih lanjut, Risma menyebut bahwa pada saat dilantik menjadi Menteri Sosial pada 27 Desember 2020, Presiden menekankan agar bantuan sosial tidak dalam bentuk barang, tetapi dalam bentuk uang.

Baca Juga: Acep Juandi Mantap Daftarkan Diri Jadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Bekasi

Risma menjelaskan bahwa dirinya menolak memberikan bantuan sosial dalam bentuk barang karena menurutnya pengawasannya akan lebih rumit.

Ia mengatakan bahwa selama tahun 2021, tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang di Kementerian Sosial. Namun, ia tidak mengetahui apakah hal tersebut terjadi di tempat lain.

Risma juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk melukai orang miskin atau melakukan tindakan korupsi.

Ia menyatakan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Walikota Surabaya, ia tidak pernah meminta atau menerima suap dari pengusaha.